Menguji Kelayakan Franchisor

Membeli franchise tidak cukup dengan hanya melihat konsep atau sistem bisnis yang dimiliki oleh franchisor saja sebagai pemilik merek. Penting untuk melihat peran franchisor, sebab dia memegang peranan besar atas keberhasilan franchisee. Bagaimana menguji kelayakan franchisor?

Merek, sistem dan konsep bisnis memang salah satu penunjang keberhasilan bisnis franchise. Karena konsep yang dimiliki franchisor bisa apa saja selama “rekam jejak” (track record)-nya sebagai sebuah bisnis sudah benar-benar terbukti berhasil. Banyak yang dapat dilihat, salah satu dengan melihat laporan keuangan perusahaan (franchisor) yang menguntungkan (profitable) paling tidak selama 3 tahun terakhir.

Namun itu saja tidak cukup. Rudy A. Sastrosentono, Konsultan Franchise dari Exefra Franchise Consultant mengatakan, calon franchisee harus mengkaji kelayakan franchisor. Pasalnya, franchisor akan menjadi partner dan kolega di mana Franchisee akan membuat komitmen jangka panjang untuk menjalankan sebuah bisnis. “Karena itu, franchisee harus memastikan bahwa franchisor mempunyai kemampuan dalam menangani semua franchiseenya, terutama sebagai tempat untuk membantu mendapatkan jawaban atas semua permasalahan yang terjadi di lapangan, dan tentu saja yang dapat bekerja sama dengan dengan baik dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Selain itu, franchisor juga memegang peranan sangat besar atas keberhasilan usaha dari para Franchiseenya, hususnya dalam masa-masa awal pendirian bisnis Franchise oleh Franchisee. Mengapa di masa awal? “Karena di titik itulah merupakan masa-masa kritis dari awal berjalan nya sebuah gerai Franchise dan akan menjadi pondasi atas berdirinya sebuah bisnis Franchise. Jika pondasinya kurang kuat maka dipastikan bahwa bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, jika tidak ingin disebut akan mengalami kegagalan,” kata Rudy. 

Setidaknya, menurut Rudy, peran franchisor di masa-masa awal ialah pertama, memastikan bahwa lokasi yang ditentukan merupakan lokasi yang tepat menurut “standar” yang dimiliki oleh Franchisor. Baik dari segi. Kedua, memastikan bahwa Business Plan (khusus nya projeksi penjualan) yang dibuat utk lokasi tsb. Memang bisa memenuhi “standar minimum” yang ditentukan oleh Franchisor. 

Ketiga, memastikan bahwa semua aspek perijinan telah dipenuhi oleh Franchisee sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor atau sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku diwilayah tempat bisnis tersebut berdiri. Keempat, memastikan franchisee dan seluruh jajarannya mendapatkan pelatihan yang memadai dan cukup sebelum bisnis tersebut beroperasi, sehingga semua standar dan SOP yang dimiliki dapat dimengerti dan dilakukan oleh Franchisee dan semua jajarannya.

Rudy mengatakan, cara yang paling mudah untuk melihat kelayakan sebuah franchisor yaitu dengan melihat dan membaca Franchise Disclosure Documents (FDD) serta melihat laporan keuangan (yang telah di audit) yang di Indonesia hal ini disebut sebagai Propsektus Waralaba. “Akan tetapi kebanyakan prospektus waralaba yang dikeluarkan franchisor lokal biasanya tidaklah terlalu lengkap, sehingga agak sukar untuk mengetahui dengan rinci bagaimana hak dan kewajiban franchisor dan franchisee jika mengikatkan diri dengan franchise dimaksud,” tuturnya.

Cara lain yang bisa dilakukan oleh calon Franchisee untuk lebih mendapatkan gambaran atas bisnis dan perilaku Franchisor, lanjut Rudy, bisa dengan mendatangi dan menemui para Franchisee yang saat ini telah menjalankan Franchise tersebut (idealnya yang sudah berjalan paling tidak diatas  1 tahun atau lebih). 

“Temui Franchisee yang dianggap punya penjualan terbesar dan juga terkecil, sehingga bisa diketahui apa yang menyebabkan mereka punya penjualan seperti itu dan dapatkan informasi sebanyak-banyak nya tentang kelebihan dan kekurangan franchisor dari perspektif mereka masing-masing. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari franchisor yang bersangkutan,” tambahnya.

Rudy menuturkan, franchisor yang baik ummnya memiliki sudah bekerja secara profesional. Ciri-cirinya antara lain pertama, memiliki Hak secara hukum untuk menggunakan Merek Dagang yang digunakan untuk bisnis Franchise nya (mendaftarkan merek dagang nya ke lembaga atau institusi yang berwenang)

Kedua, Memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) sebagai bukti bahwa Franchise nya sudah terdaftar dan dapat menjual bisnis nya sesuai dengan kaidah waralaba yang berlaku di Indonesia. Ketiga, memiliki Prospektus Waralaba yang lengkap untuk Franchisor lokal atau Franchise Disclosure Documents untuk Franchisor yang berasal dari luar negeri. Keempat, memiliki Draft Perjanjian Waralaba yang profesional dan lengkap (selengkapnya bisa dilihat di tabel).

Sebaliknya, ciri-ciri franchisor yang buruk menurut Rudy ialah franchisor yang tidak membantu Franchisee-nya, terutama dalam beberapa hal berikut: Pertama, tidak transparan dan terbuka kepada calon Franchisee baik dalam memberikan data-data tentang jumlah gerai yang beroperasi maupun yang sudah tutup (sudah tidak beroperasi) maupun tentang besarnya nilai investasi secara keseluruhan yang diperlukan untuk mendirikan Franchise.

Kedua, tidak mempunyai kriteria yang jelas (tertulis) atas lokasi bisnis ideal bagi calon Franchisee. Ketiga, Memberikan projeksi keuangan kepada Franchisee yang dibuat tidak sesuai dengan parameter dari lokasi yang dimaksud (atau kerap meng-obral angka-angka projeksi keuangan dalam setiap kesempatan). atau menjanjikan pengembalian modal dalam waktu tertentu sebelum melakukan penelitian atas lokasi bisnis yang dimaksud (selengkapnya lihat tabel). 

Selain itu, Rudy juga menyarankan kepada calon franchisee untuk melihat visi jangka panjang seorang franchisor. Visi tersebut bisa dilihat dari indikator seperti berikut. Pertama. bisnis franchisor biasanya dipimpin oleh orang-orang yang hebat atau manajemen yang kuat, mereka mempunyai tujuan yang jelas mengenai Franchise yang dijalankan-nya, mempunyai pengaruh yang kuat dalam Industri nya dan mempunyai reputasi yang baik dalam rekam jejaknya.

Kedua, franchisor sangat memperhatikan dan selalu berusaha meningkatkan hubungan dengan para Franchisee nya; karena Franchisor mengerti bahwa hubungan yang baik adalah merupakan salah satu faktor yang akan memudahkan kerja sama dan saling pengertian antara franchisor dan franchisee yang akan membawa pada hubungan jangka panjang.

Ketiga, franchisor memberikan kesempatan pada para Franchisee nya untuk lebih berperan pada kemajuan Franchise dengan membolehkan setiap Franchisee untuk memberikan masukan atas segala hal yang berkaitan dengan bisnis, seperti perubahan atas prosedur operasional tertentu yg lebih baik, penambahan produk/jasa yang diberikan “seperti yang dilakukan oleh Mc Donalds kepada para Franchisee-nya sehingga tercipta produk-produk andalan mereka seperti Big Mac dan Fillet O’Fish yang diajukan oleh para franchisee-nya,” ujar Rudy.

Keempat, franchisor selalu terbuka dalam menggunakan teknologi dan selalu berusaha untuk memperbaiki penggunaan teknologi pada operasional franchisenya, “sehingga selalu bisa mengantisipasi segala perubahan di pasar, baik dari segi peningkatan layanan kepada franchisee dan pelanggan maupun pada persaingan di pasar,” terang Rudy.

Rudy menyarankan, calon franchisee kalau perlu menggunakan jasa akuntan publik saat melakukan penilaian terhadap franchisor bila nilai transaksinya sangat besar atau franchisor yang berasal dari luar negeri dan akan melakukan pembelian bisnis Franchise dengan status sebagai Master Franchise di sebuah wilayah (baik yg areanya berada di sebuah negara maupun beberapa negara atau kawasan). 

“Tapi untuk kondisi ini sewajarnya apabila nilai pembelian franchisenya juga sangat besar, agar biaya yang digunakan untuk membayar Akuntan publik menjadi sebuah nilai yang wajar. Untuk para Franchisee yang akan membeli Franchise secara “single unit”, mungkin jasa akuntan publik tidak diperlukan, karena jikapun ingin mendapatkan bantuan profesional untuk menilai kinerja dari Franchisor, bantuan dari konsultan waralaba, konsultan bisnis atau konsultan keuangan bisa dipergunakan untuk ini,” jelas Rudy.

Beberapa ciri dari Franchisor yang Profesional;

  • Memiliki Hak secara hukum untuk menggunakan Merek Dagang yang digunakan untuk bisnis Franchise nya (mendaftarkan merek dagang nya ke lembaga atau institusi yang berwenang)
  • Memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) sebagai bukti bahwa Franchise nya sudah terdaftar dan dapat menjual bisnis nya sesuai dengan kaidah waralaba yang berlaku di Indonesia.
  • Memiliki Prospektus Waralaba yang lengkap untuk Franchisor lokal atau Franchise Disclosure Documents untuk Franchisor yang berasal dari luar negeri.
  • Memiliki Draft Perjanjian Waralaba yang profesional dan lengkap
  • Mempunyai prosedur dan tata cara yang baku untuk menentukan calon lokasi bisnis yang akan dijadikan lokasi Franchise.
  • Tidak memberikan Projeksi keuangan bisnis kepada calon Franchisee kecuali jika sudah melakukan penelitian secara seksama atas calon lokasi usaha yang ditentukan dan sebaiknya juga melibatkan Franchisee dalam penentuan angka-angka yang diproyeksikan tersebut.
  • Mempunyai program-program pelatihan yang baik dan cukup bagi Franchisee dan seluruh karyawan nya untuk menjalankan bisnis, yang diberikan sebelum bisnis mulai beroperasi dan selama bisnis tersebut dijalankan oleh Franchisee.
  • Mempunyai Dokumen tentang Standar Prosedur Operasional yang baku dan diberikan kepada Franchisee
  • Melakukan monitoring atau pengawasan dan memberikan evaluasi secara berkala kepada Franchisee atas berjalan nya operasional bisnis se hari-hari.

Ciri- ciri Franchisor yang Buruk 

  • Tidak transparan dan terbuka kepada calon Franchisee baik dalam memberikan data-data tentang jumlah gerai yang beroperasi maupun yang sudah tutup (sudah tidak beroperasi) maupun tentang besarnya nilai investasi secara keseluruhan yang diperlukan untuk mendirikan Franchise.
  • Tidak mempunyai kriteria yang jelas (tertulis) atas lokasi bisnis ideal bagi calon Franchisee.
  • Memberikan projeksi keuangan kepada Franchisee yang dibuat tidak sesuai dengan parameter dari lokasi yang dimaksud (atau kerap meng-obral angka-angka projeksi keuangan dalam setiap kesempatan), atau menjanjikan pengembalian modal dalam waktu tertentu sebelum melakukan penelitian atas lokasi bisnis yang dimaksud.
  • Tidak menyediakan dokumen-dokumen tentang prosedur baku yang berlaku untuk menjalankan operasional bisnis sehari-hari
  • Tidak memberikan pelatihan yang cukup sebelum bisnis dijalankan.
  • Tidak memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi para pihak (Franchisor dan Franchisee) dalam draft Perjanjian Waralaba yang dibuat.