Tenggat Waktu Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMKM Ditunda hingga 2026

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditunda. Tenggat waktu kewajiban sertifikasi yang mulanya ditetapkan pada 18 Oktober 2024 mundur menjadi Oktober 2026.

Penundaan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (15/5/2024) di Istana Presiden, Jakarta.

“Kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026,” kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan pers, Kamis (16/5/2024).

Menurut Gus Men, keputusan tersebut dimaksudkan melindungi pelaku usaha UMK agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administratif.

Sementara itu, selain produk UMK yang merupakan self declare, seperti produk usaha menengah dan besar, kewajiban sertifikasi halalnya tetap berlaku pada 18 Oktober 2024.