Pindah Lisensi, Hanya Mau Lari dari Tanggung Jawab?

Pindah Lisensi, Hanya Mau Lari dari Tanggung Jawab?

Beberapa tahun terakhir ada wacana yang bergulir di industri franchise, yakni ramai-ramai pindah ke lisensi. Beberapa merek memang ada yang pindah pola bisnis, dari franchise ke lisensi. Meskipun tidak banyak namun sebagian pengamat bisnis mengatakan hal tersebut akan terjadi lebih banyak lagi di masa mendatang. Dengan kata lain akan terjadi eksodus besar-besaran dari franchise ke bisnis lisensi.

Penyebabnya tidak lain karena pemerintah mulai memperketat peraturan di bisnis franchise. Hal tersebut disinyalir oleh beberapa pelaku di industri franchise akan merugikan mereka. Pasalnya, sebagai franchisor nantinya mereka akan dituntut untuk transparan dalam melakukan bisnis. Harus ada SOP, keunikan bisnis, support kepada para franchise, dan yang paling menakutkan mereka adalah diwajibkan akuntan publik untuk mengaudit bisnisnya.

Nah, faktor-faktor tersebut lah yang dipandang sebagian pengusaha franchise memberatkan mereka. Maka solusinya adalah berpindah pola bisnis, dari franchise ke pola lisensi. Dengan demikian mereka bisa nyaman menjalankan bisnis. Pola lisensi memang belum ada peraturannya dari pemerintah. Pemerintah belum mengeluarkan aturan secara tertulis untuk bisnis lisensi.

Akan tetapi, saya ingin memperjelas dahulu pengertian franchise dan lisensi. Jika franchise tentunya sudah mengetahui semua, karena sudah ada peraturannya secara tertulis dari pemerintah. Buku-buku serta majalah pun sudah mengulas tentang franchise secara detail. Namun lisensi memang belum begitu banyak. Akhirnya, masyarakat pun menerima informasinya sepotong-sepotong.

Menurut sumber Wikipedia, Lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

Lisensi memiliki macam-macam bidang, ada lisensi atas hak kekayaan dan intelektual, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten kedalam sebuah lisensi.

Kedua, lisensi massal, contohya perangkat lunak. Perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam “Kesepakatan Lisensi Pengguna tingkat Akhir” (End User License Agreement (EULA)) dalam sebuah perangkat lunak.

Ketiga, lisensi merek barang/ jasa. Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin (lisensi) kepada individu atau perseroan agar individu atau perseroan tersebut dapat mendistribusikan (menjual) sebuah produk atau jasa dari pemilik barang atau jasadibawah sebuah merek dagang.

Keempat, lisensi hasil seni dan karakter. Pemilik lisensi dapat memberikan izin atas penyalinan dan pendistribusian hak cipta material seni dan karakter (misalnya, Mickey Mouse menjadi Miki Tikus). Sedangkan kelima, lisensi bidang pendidikan seperti gelar akademis termasuk sebuah lisensi. Sebuah Universitas memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademis. Misalnya (Diploma I (D1), Ahli Madya (Diploma III, (D3)), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3).

Kesimpulannya, jika melihat dari pengertian dan macamnya, tidak ada yang namanya lisensi unit bisnis. Yang hanya mejual sebuah unit bisnis kepada orang lain hanyalah franchise. Makanya, di franchise ada istilah franchise fee. Sedangkan di lisensi tidak ada yang namanya one time fee, yang ada hanyalah royalti fee.

Jadi sudah jelas, bedanya franchise dan lisensi. Maka wajar saja jika pemerintah memperlakukan aturan yang ketat pada bisnis franchise. Berbeda dengan lisensi yang memang fleksibel. Sebab, franchise merupakan bisnis unggulan dan punya keistimewaan. Yang diduplikasi oleh franchisee bukan sekedar barang dan jasa, atau perangkat lunak. Melainkan sebuah unit bisnis yang utuh mulai dari merek, produk atau jasa, SOP, IT, perangkat lunak, hingga pada sistem bisnisnya.

Maka, wajar saja jika harus dilakukan audit bisnis atau support bisnis dari franchisor kepada franchiseenya. Lumrah saja jika ada franchise fee dan lebih mahal nilai bisnisnya daripada business opportunity maupun lisensi. Seorang calon franchisor pun memang harus siap jika ingin memfranchisekan bisnisnya, sehingga tidak merugikan franchisee.

Menurut saya aturan yang diberlakukan pemerintah pada industri franchise masih tergolong dalam batas yang wajar. Justru menurut saya sangat mudah syaratnya. Dalam PP No. 42 2007, hanya ada 6 syarat yang diberlakukan untuk menjadi bisnis franchise. Pertama, Memiliki ciri khas usaha. Kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Ketiga, memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.

Sedangkan keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Keenam, Hak dan kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Semua syarat tersebut menurut saya sangat mudah dan tidak ketat. Jadi jika banyak yang lari dari franchise ke lisensi,  itu cuma mau lari dari tanggung jawab saja jika alasannya karena peraturan.