Keberlakuan Online Single Submission (OSS) dan Dampaknya Bagi Pelaku Usaha

Semenjak tanggal 21 Juni 2018, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP24/2018”) telah resmi memperkenalkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi melalui sistem elektronik yang kini lazim dikenal dengan istilah Online Single Submission (“OSS”). Pada intinya, OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang akan menerbitkan perizinan untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha, melalui suatu sistem elektronik yang terintegrasi.  Pada saat ini OSS masih dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS terdiri atas Izin Usaha dan Izin Komersial atau Izin Operasional. Sistem OSS dapat digunakan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha non-perseorangan seperti perseroan terbatas, koperasi, persekutuan perdata, CV, firma, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah. Dalam memperoleh perizinan berusaha melalui OSS, pertama-tama pelaku usaha harus melakukan pendaftaran melalui laman OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (“NIB”). Pada saat melakukan pendaftaran, pelaku usaha harus memasukkan informasi-informasi terkait, diantaranya adalah:

nama dan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) (bagi pelaku usaha perseorangan); nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian (bagi pelaku usaha non-perseorangan); bidang usaha; lokasi; dan rencana penggunaan tenaga kerja.

Perlu kiranya diketahui bahwa NIB hanya dapat diberikan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”). Bagi para pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, OSS akan juga memproses pemberian NPWP bagi pelaku usaha tersebut.

Selain hal tersebut di atas, perlu kiranya penulis sampaikan bahwa berdasarkan PP24/2018, NIB berlaku juga sebagai:

Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”); Angka Pengenal Impor; dan Hak akses kepabeanan.

NIB sebagai TDP akan terus berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatannya (kecuali apabila terdapat pencabutan). Selain itu, pelaku usaha yang mendapatkan NIB akan langsung terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha berkewajiban untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan jenis usahanya, termasuk diantaranya izin usaha berdasarkan komitmen, seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan (“IMB”) dan/atau melakukan pendaftaran lanjutan untuk mendapatkan izin komersial atau izin operasional.

Sebagaimana dapat dilihat dari bagian penjelasan PP24/2018, sistem OSS bertujuan untuk penyempurnaan sistem perizinan berusaha agar menjadi lebih efisien, bersifat melayani, dan modern. Tentunya apabila dilihat dari sisi pelaku usaha, sistem OSS akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya, yang secara langsung diharapkan akan juga membawa dampak ekonomi yang positif.

Akan tetapi, tanpa bermaksud menegasikan manfaat OSS, penulis juga ingin menginformasikan bahwa semenjak berlakunya OSS, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem OSS ini. Berikut adalah beberapa kendala yang penulis himpun dari berbagai sumber:

belum terintegrasinya data perseroan terbatas dalam sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (“AHU”) dengan sistem OSS; belum efektifnya koordinasi antara Lembaga OSS dengan kementerian-kementerian terkait; dan masih terdapat tumpang tindih wewenang dalam hal penerbitan beberapa bentuk perizinan.

Terlepas dari beberapa kendala dalam pelaksanaan OSS yang penulis kemukakan di atas, sistem OSS haruslah dilihat oleh pelaku usaha (termasuk pelaku usaha waralaba) sebagai suatu peluang kemudahan berusaha. Sebagai ilustrasi, dahulu perizinan terkait suatu usaha harus diurus pada beberapa instansi yang berbeda, akan tetapi setelah berlakunya OSS, hampir seluruh perizinan usaha terintegrasi di bawah satu atap dan dapat pula diproses secara online.

Terkait dengan waralaba, oleh karena waralaba adalah suatu usaha yang dapat dikatakan multi sektor, keberadaan OSS tentunya akan sangat membantu pelaku usaha waralaba (baik dari sisi franchisor maupun franchisee), dalam melakukan pengurusan izin-izin usahanya.

Akan tetapi, terdapat satu catatan penting yang kiranya perlu penulis kemukakan terkait dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (“STPW”), khususnya pengurusan STPW bagi franchisor asing. Oleh karena sistem OSS mensyaratkan pelaku usaha untuk memiliki NPWP guna melakukan pendaftaran pada sistem OSS, para franchisor asing (yang notabene tidak memiliki NPWP) menjadi terkendala karena tidak bisa melakukan pendaftaran pada sistem OSS untuk memperoleh STPW.

Apabila hal tersebut di atas dibiarkan berlarut-larut, penulis khawatir para franchisor asing akan melewatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya di Indonesia, atau justru tidak memilih sistem waralaba, dan memilih point of entry lainnya semisal lisensi, hal mana akan sangat disayangkan karena akan berdampak negatif pada perkembangan waralaba di Indonesia.

Demikian, semoga bermanfaat.

 

© 2018, Emir Pohan

Partner pada Suhardiman Kardono Swadiri Hazwar (SKSH)

Website: www.skshlaw.com

Email: emir.pohan@skshlaw.com

 

 

 

Keberlakuan Protokol Madrid - Manfaat Dan Tantangannya Bagi Waralaba Indonesia
Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya pada tanggal 30 September 2017, melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017, Indonesia resmi menjadi negara ke-100 yang bergabung ke “Protocol Relating
Read More
Pentingnya Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian
 Dalam menjalani kegiatan bisnis sehari-hari, tentunya tidak ada seorang pengusaha pun yang mengharapkan akan menghadapi suatu sengketa hukum. Akan tetapi, terkadang hal tersebut sangat sulit dih
Read More
MELESETNYA PROYEKSI KEUANGAN = PENIPUAN? ANALISA RISIKO HUKUM BAGI FRANCHISOR
Waralaba di Indonesia sering digambarkan sebagai suatu sistem bisnis yang menyediakan “formula” bagi para pebisnis pemula untuk dapat sukses, bahkan dalam kategori usaha yang berisiko ting
Read More