Mengatasi Permasalahan di Lapangan Terkait Regulasi Permendag STPW

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: views/V_article_details.php

Line Number: 14

Backtrace:

File: /home/trie/public_html/application/views/V_article_details.php
Line: 14
Function: getimagesize

File: /home/trie/public_html/application/views/V_page.php
Line: 104
Function: view

File: /home/trie/public_html/application/controllers/C_article.php
Line: 121
Function: view

File: /home/trie/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(http://majalahfranchise.com/res/fiona/drive/uploads/company-document.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: views/V_article_details.php

Line Number: 14

Backtrace:

File: /home/trie/public_html/application/views/V_article_details.php
Line: 14
Function: getimagesize

File: /home/trie/public_html/application/views/V_page.php
Line: 104
Function: view

File: /home/trie/public_html/application/controllers/C_article.php
Line: 121
Function: view

File: /home/trie/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once

Sesuai lampiran peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan Waralaba (Permendag 53/2012) mengatur bahwa prospektus penawaran Waralaba harus memuat laporan keuangan 2 tahun terakhir yaitu laporan keuangan atau neraca keuangam perusahaan pemberi Waralaba 2 tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan pendaftaran prospektur penawaran Waralaba dan telah diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi usaha mikro dan kecil.

Pengecualian kewajiban tersebut bagi usaha mikro dan kecil merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah untuk usaha mikro dan kecil dalam memperoleh perizinan.

Dalam kebijakan pendaftaran Waralaba tidak ada diskriminasi, karena persyaratan untuk mengajukan permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) diberlakukan sama baik bagi pemberi Waralaba atau penerima Waralaba yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Jika pemohon STPW membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan STPW dapat menghubungi (021)-3859199, email subditwaralaba@kemendag.go.id atau dapat juga mendatangi Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan gedung 2 lantai 5, Jl. M. I. Ridwan Rais No 5, Jakarta Pusat.

Menurut isi Pasal 19 ayat (1) Permendag 53/2012, pemberi Waralaba dan penerima Waralaba wajib menggunakan bahan baku, peralatan usaha serta menjual dagangan paling sedikit 80% barang atau jasa produksi dalam negeri.

Pemberi Waralaba atau penerima Waralaba di bidang Restoran, Rumah Makan, Kafetaria, atau Bar hanya dapat mengelola paling banyak  gerai yang dikelola dan dimiliki sendiri pada saat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/PER/02/2013 diundangkan yaitu tanggal 14 Februari 2013.

Ketentuan mengenai pemasangan logo Waralaba diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 tentang kewajiban penggunaan logo Waralaba hanya diwajibkan bagi pemberi Waralaba atau penerima Waralaba yang telah memiliki STPW. Logo Waralaba diletakkan atau dipasang pada tempat yang terbuka dan mudah terlihat di kantor pusat dan setiap gerai.

 

Mengulas Maksud Permendag Tentang Pembatasan Gerai Waralaba
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI, mengeluarkan peraturan pembatasan gerai waralaba yang tertuang dalam Permendag nomor 68 tahun 2012, dan Permendag nomor 70 tahun 2013. Apa tujuan dari pe
Read More
Mengajak TKI & Mahasiswa di Taipei untuk Berbisnis Waralaba
Bukan saja di dalam negeri, kegiatan edukasi kepada masyarakat Indonesia terus dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Bahkan para buruh migran dan mahasiswa Indonesia yang berada di Taipei j
Read More
75% Peserta Pemeran Adalah BO Yang Harus Didorong Jadi Franchise
Kontribusi bisnis waralaba akan dimaksimalkan pemerintah sebagai salah satu sektor penyumbang ekonomi nasional. Para pelaku bisnis UKM potensial yang ada di daerah-daerah juga akan didorong pemerintah
Read More
Pemda Baiknya Beri Ruang Bagi Waralaba
Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 70 tahun 2013, penerbitan Izin Usaha Toko Moderen (IUTM), telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Pendirian minimarket wajib berpedoman pada Rencana Tata
Read More