Belum Memiliki STPW? Siap-Siap Didenda Rp 100 Juta

Dalam rangka meningkatkan jumlah penerbitan STPW bagi Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan melakukan kegiatan Pengawasan Kegiatan Usaha Waralaba secara rutin. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kewajiban pelaku usaha waralaba untuk memiliki STPW sesuai Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 agar segera dilaksanakan. Karena jika tidak, para pelaku usaha waralaba harus menerima sanksi berupa denda maksimal Rp. 100.000.000,-.

Sanksi bagi Pemberi dan Penerima Waralaba telah diatur dalam Pasal 32 Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012, yaitu setiap Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang belum memiliki STPW akan diberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 minggu. Apabila masih belum melakukan pendaftaran, maka Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba akan dikenakan denda maksimal Rp. 100.000.000,-. Bagi pelaku usaha waralaba, STPW merupakan legalitas bagi para pemberi waralaba dan (calon) penerima waralaba untuk melakukan kegiatan usaha. Selain itu, pelaku usaha waralaba yang sudah memiliki STPW akan diberikan fasilitas pengembangan akses pasar baik pada pameran waralaba di dalam negeri maupun luar negeri oleh Kementerian Perdagangan.

Dari sisi hukum, kepemilikan STPW memberikan hal positif pelaku usaha waralaba, karena inilah yang membedakan antara usaha waralaba dengan Business Opportunity (BO). BO tidak wajib memiliki STPW karena belum memenuhi kriteria waralaba sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2012.

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 34 Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2012, BO dilarang menggunakan istilah waralaba dalam menjalankan kegiatan usahanya dan jika melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini jumlah penerbitan STPW bagi pelaku usaha waralaba dalam negeri belum seluruhnya. Olehnya itu, para pelaku usaha waralaba diharapkan bisa segera memproses STPWnya. Kini proses pendaftaran STPW ini bisa dilakukan secara online.

Langkah awal yaitu, menyiapkan NPWP, TDP, KTP penanggung jawab, Surat Kuasa jika dikuasakan, dan KTP yang diberi kuasa. Jadikanlah dokumen-dokumen tersebut ke format digital. Kemudian bukalah portal Direktorat PDN dengan alamat http://sipt.kemendag.go.id lalu masuklah ke menu registrasi dimana diwajibkannya untuk mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan mengisi formulir isian yang tersedia.

Kemudian sistem akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang di unggah dalam satu hari kerja. Pastikan email yang didaftarkan aktif untuk menerima email balasan yang berisi jawaban dari registrasi yang dilakukan.

Jika pengajuan ditolak oleh sistem dikarenakan data atau dokumen tidak sesuai, maka dapat melakukan registrasi kembali dengan melengkapi dokumen dan data yang sesuai. Jika registrasi diterima maka akan diberi hak akses yang dapat digunakan untuk Login kedalam portal.

Hak akses yang dimiliki akan terus berlaku selama tidak melakukan pelanggaran dan dapat dilakukan berbagai keperluan seperti mengajukan perizinan, menelusuri proses perizinan yang telah dilakukan, serta mendapatkan surat izin yang dapat dicetak.

Cara Kemendag Menciptakan Waralaba Lokal Yang Berdaya Saing Tinggi
Bisnis Opportunity (BO) adalah bentuk peluang usaha bagi investor yang mengadopsi sebagian konsep waralaba atau bentuk peralihan dari usaha konvesional menuju konsep waralaba. BO juga merupakan tahapa
Read More
Pemda Baiknya Beri Ruang Bagi Waralaba
Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 70 tahun 2013, penerbitan Izin Usaha Toko Moderen (IUTM), telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Pendirian minimarket wajib berpedoman pada Rencana Tata
Read More
Syarat & Ketentuan Pendaftaran STPW Serta Konsekuensinya
Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/9/2013 tentang Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba (Permendag No. 60/2013) menyebutkan bahwa “Pemberi Waralaba dan Penerima Wa
Read More
Mengulas Maksud Permendag Tentang Pembatasan Gerai Waralaba
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI, mengeluarkan peraturan pembatasan gerai waralaba yang tertuang dalam Permendag nomor 68 tahun 2012, dan Permendag nomor 70 tahun 2013. Apa tujuan dari pe
Read More