Franchise Dispute, Usulan klausul Mekanisme Penyelesaian Perselisihan
Agreed, approved or confirmed adalah beberapa istilah dan terminologi yang kita selalu inginkan dan “senangi” dalam keseharian dan atau kiranya juga dalam hubungan bisnis. Ketiga istilah tersebut harusnya merupakan istilah yang sifatnya dapat berupa happy ending, dengan usaha yang berjalan dengan baik. Namun terkadang usaha yang dikerjakan dapat berujung pada ketidak berhasilan, yang bisa berupa plan b or c atau bahkan menjadi unplanned/unexpected business yang merujuk pada keterpurukan dan bahkan penutupan usaha. Untuk hal inilah, usulan klausul mekanisme penyelesaian perselisihan ini diperlukan. Umumnya dalam suatu franchise agreement or Business Opportunity agreement, akan selalu ada klausul yang mengatur bahwa tujuan usaha adalah untuk sama-sama memajukan usaha demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan, namun dalam hal usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, maka segala persoalan yang timbul akan dimusyawarah-mufakatkan oleh pihak-pihak terkait. Namun jikalau penyelesaian secara musyawarah tidak dapat membuahkan hasil, maka akan ditempuh dengan menggunakan mekanisme tertentu yang seharusnya disepakati sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Jadi dengan kata lain, para pihak dalam perjanjian “sepakat untuk mengatur ketidak sepakatan tersebut” atau sepakat untuk tidak sepakat (agree on the disagreement). Dalam beberapa persoalan yang pernah kami tangani, ketidak sepakatan tersebut harusnya diatur dengan baik, yang terkadang memang bisa menimbulkan persoalan baru. Ketidaksepakatan para pihak umumnya diatur dengan suatu aturan hukum yang berlaku semisalnya Hukum Indonesia dengan prosedur penyelesaian di Pengadilan setempat (umumnya pengadilan d imana para pihak berada). Hal ini kita selalu kenal dengan istilah governing law/choice of law and choice of forum. Hukum (governing law/choice of law) yang berlaku dari suatu perjanjian arbitrase harusnya adalah hukum yang berlaku di mana operasional franchise tersebut berada, karena pastinya semua kegiatan franchise, baik pelaku/para pihak, pelanggan, supplier, dan lokasi franchise itu berada. Jadi bahasa pengantar harusnya dimengerti oleh bahasa para pelaku franchise itu sendiri. Choice of Forum sebagai pilihan forum penyelesaianya umumnya adalah pilihan para pihak yang terikat dalam perjanjian. Namun jikalau para pihak tidak memilih forum tertentu maka akan berlaku mekanisme hukum acara. Para pihak di dalam perjanjian franchise dapat memilih forum yang hendak dipakai dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Umumnya hal ini adalah di pengadilan Negeri tertentu atau Pengadilan dimana pihak tergugat berada (Hukum Acara Perdata), dan jikalau ada pelaporan dugaan perbuatan pidana akan dikaji locus delicti dan tempus delicti (lokasi dan tempat di mana perbuatan hukum dugaan perbuatan pidana berlangsung. Namun jikalau ada alternatif lain untuk memilih forum penyelesaian sengketa, dapat dilakukan melalui forum lain, misalnya mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase dan atau lainnya. Jikalau dalam perjanjian antara para pihak disepakati forum yang mengatur perselisihan tersebut adalah arbitrase maka hal tersebut harus dipilih secara jelas, misalnya… ........Bahwa dalam hal perselisihan hukum di antara para pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak mimilih kediaman hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (atau pengadilan Negeri lain) …. ATAU…. ........Bahwa dalam hal perselisihan hukum di antara para pihak tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak mimilih penyelesaian hukum di Badan Arbitarse Nasional (BANI) Jakarta. Pilihan penyelesaian sengketa di arbitrase tersebut adalah mengikat para pihak dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandasan tata cara kooperatif dan non konfrontatif Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjukan BANI dan atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Aribitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI. Oleh karena itum seyogyanya pilihan forum penyelesaian yang sering kita jumpai dalam aktifitas usaha adalah dua pilihan di atas dikarenakan mekanisme yang jelas dan prosedur yang tetap. Pengadilan negeri atau arbitrase memiliki mekanisme yang telah ada dan telah berlangsung dengan pasti, akurat, dan memberikan kepastian hukum. Semoga tulisan ini bisa memberikan masukan yang tepat, dan seyogyanya setiap hubungan para pihak dalam perjanjian franchise harus dilandasakan pada itikad baik, kesamaaan pandangan dan yang paling penting komitmen bersama. Jun Cai, S.H., M.Hum., Advocat, Praktisi Hukum Franchise, Partner pada JF&P Cousellor at Law.
Kebutuhan vs Keinginan dalam Membangun Sistem Teknologi Informasi
Suatu saat, seorang teman menuturkan bahwa dia ingin berekspansi ke bisnis ritel makanan. Keinginannya terdorong oleh fenomena bisnis makanan yang saat ini sedang marak. Kebetulan saat ini beliau
Read More
Efektifitas Penjualan Dengan Media Sosial
Memiliki kreatifitas dan inovasi dalam menawarkan dan menjual suatu produk atau  jasa, sudah menjadi syarat utama yang perlu dimiliki oleh setiap penjual pada era digital seperti saat ini. Salah
Read More
EFEKTIFITAS SOCIAL MEDIA TERHADAP BRAND ANDA
Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali pebisnis yang menggunakan dan memanfaatkan social media untuk memasarkan produk/jasanya. Data terakhir menunjukkan pengguna internet di Indonesia telah mencap
Read More
Tips Cara Membuat Perjanjian Franchise dan Business Opportunity
Dasar hukum dan syarat perjanjian terletak pada KUHP pasal 1338, yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya s
Read More